Tragedi dan Dilema Dunia Pendidikan

Krismanto Atamou
(Guru di Kabupaten Kupang, NTT)

 

Lagi dan lagi terjadi kekerasan terhadap guru di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada Maret tahun lalu, seorang guru SMAN Fatuleu, Kabupaten Kupang dipukul oleh muridnya sendiri. Menyikapi kejadian ini, Forum Peduli Martabat Guru (FPMG) NTT, penulis, dan pegiat pendidikan lainnya melakukan orasi di Kota Kupang pada Maret 2020 lalu agar guru bisa terhindar dari kekerasan saat menjalankan tugas. FPMG NTT yang diketuai Beny Mauko juga mengadvokasi korban. Namun seperti penggalan kata Chairil

Anwar dalam puisinya “Krawang-Bekasi”: kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Kini, tragedi yang menyayat hati terjadi lagi di SDI Ndora I, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo. Diberitakan Victory News (VN) pada Jumat, 11/6/2021, ibu kepala SDI Ndora I tewas ditikam oleh DD, salah satu orang tua murid. DD kalap karena anaknya tidak diizinkan mengikuti ujian lantaran menunggak uang komite.

Patut disayangkan, permasalahan tunggakan uang komite sekolah mesti berujung tragedi. Tragedi ini tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu, kita perlu mengatisipasinya dengan mengetahui dan menangani akar masalah atau pemicunya. Secara umum pemicunya ialah carut-marut tatakelola pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bangsa ini. Sayangnya, semua pemicu tersebut berwujud dilema atau lingkaran setan yang sulit terurai. Berikut penulis ingin menyampaikan beberapa dilema tersebut.

 

Tatakelola Dana Komite Sekolah
Masih banyak sekolah, terutama di pedalaman, yang belum menjalankan amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pasal 12b melarang komite sekolah melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/ wali. Pasal 10 membolehkan komite sekolah menggalang dana berbentuk bantuan dan/atau sumbangan. Jadi tidak ada unsur paksaan. Namun dalam realitanya, ada banyak sekolah yang memaksa murid atau orang tua/wali membayar uang komite. Pembayaran biasanya perbulan dengan sebutan iuran (wajib) komite yang jelas bertentangan dengan amanat Permendikbud tadi.

Agar amanat Permendikbud ini bisa terlaksana, pemerintah perlu juga memperhatikan dengan saksama kompetensi bakal calon kepala sekolah (bandingkan dengan Opini Luis Aman pada VN tanggal 9/6/2021). Memberi tugas tambahan kepada guru sebagai kepala sekolah perlu didahului pelatihan calon kepala sekolah (Diklat Cakep). Ini telah diamanatkan Pasal 5 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dengan demikian, ketika menjabat, sang kepala sekolah memiliki kompetensi untuk menata sekolah dan menghindari segala ekses negatif. Dalam beberapa kasus, pengangkatan kepala sekolah dilakukan asal-asalan dan sarat kepentingan tertentu.

 

Kekurangan Guru PNS
Banyak sekolah, terutama di pedalaman yang kekurangan guru PNS. Alhasil sekolah menerima guru honorer, yang tak jarang melebihi rasio guru-siswa (Pasal 17 PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru). Kehadiran guru honorer ini kemudian menjadi penggerak utama sekolah-sekolah di pedalaman dimana guru PNS enggan ditempatkan di sana.

Sudah menjadi rahasia umum, guru PNS yang awalnya rela melamar formasi PNS di daerah pedalaman, lulus, dan ditempatkan di pedalaman, paling hanya bertahan setahun, dan setelah itu mengajukan pindah ke kota. Itu lagu lama. Bahkan Guru Garis Depan (GGD) dari program Kemendikbud yang ditempatkan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) belum tentu betah mengajar di pedalaman. Mungkin saat ini ada yang sedang mengajukan permintaan mutasi ke daerah asal, semisal dari luar NTT. Ini sangat disayangkan, dimana NTT hanya menjadi batu lompatan oknum tersebut untuk menjadi PNS.

Jika kita membuka Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dikdasmen Kemendikbud, terjadi penumpukan guru PNS di kota dibanding di pedalaman. Tidak ada pemerataan sebaran tenaga guru PNS inilah yang kemudian melahirkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 dalam rangka rasionalisasi jam mengajar guru PNS (terutama yang menerima tunjangan sertifikasi guru). Namun, sejak Permendikbud ini hadir, kesenjangan sebaran tenaga guru PNS masih terjadi.

Pemerintah pusat telah berupaya meningkatkan animo guru untuk bertugas di pedalaman dengan memberikan tunjangan daerah terpencil. Namun dalam realitanya, upaya ini belum berhasil. Salah satu hambatannya ialah pemberian tunjangan ini didasarkan pada data Kementerian Desa. Alhasil tidak semua sekolah/guru di daerah terpencil bisa menerimanya. Belum lagi, konon, untuk menerima tunjangan daerah terpencil, mesti ada “jalur khusus”.

 

Pembiayaan Guru Honorer
Sumber utama pembiayaan sekolah dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata tidak cukup untuk membayar segala kebutuhan sekolah, termasuk untuk membayar gaji guru honorer. Sekolah terpaksa mengharapkan uang komite sekolah. Seperti kasus di Nangaroro, sebenarnya ada banyak sekolah yang terpaksa mengancam atau mengharuskan murid membayar uang komite. Hal ini telah menjadi temuan Ombudsman NTT sejak lama. Murid diancam tidak mengikuti ujian, murid ditahan ijazah atau raportnya, hal yang bertentangan dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Jika jumlah murid di sekolah sedikit dan jumlah tenaga honorer banyak maka jangan harap gaji tenaga honorer dapat disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR). Ambil contoh sekolah di pedalaman, sebut saja SMPN 3 Amfoang Barat Daya pada tahun 2016 dengan jumlah murid 65 orang, gaji guru honorer dari dana BOS Rp 135.000 per bulan. Jauh lebih kecil dari penghasilan ojek online dalam sehari. Penggalangan dana dari badan pengurus komite hanya mampu menyumbang gaji Rp 54.000/ bulan. Itu pun sering tidak lancar dibayarkan karena pendanaannya bersumber dari orang tua murid yang rata-rata berpenghasilan kecil. Dengan gaji sekecil ini, para guru honorer terpaksa mesti memiliki penghasilan lain agar bisa bertahan hidup. Terkadang mereka berkebun, beternak, atau berbisnis jual beli hasil bumi.

 

Kebijakan Populer
Ada juga oknum pejabat daerah yang membuka atau mengizinkan berdirinya sekolah baru di daerah basis pemilihan tanpa memperhitungkan daya dukung anggaran daerah. Alhasil, sekolah rintisan baru sangat banyak, berdekatan satu sama lain, menerima guru honorer tanpa perhitungan rasio guru-siswa, kepala sekolah ditempatkan tanpa melalui Diklat Cakep, membutuhkan swadaya masyarakat lewat komite untuk pembayaran tenaga honorer dan pembangunan gedung. Meski kebijakan oknum pejabat daerah itu bermanfaat mendekatkan pelayanan pendidikan, namun menyisakan PR besar.
Masih banyak dilema lain yang saling kait-mengait dan perlu diselesaikan secara hati-hati, menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tanpa itu, kita hanya akan terhisap dalam lingkaran setan yang tak jelas ujung pangkalnya.

Leave a Comment