Tunggu, Jangan Dulu Terapkan PPN Sembako di NTT!

James Adam
James Adam

Putra Bali Mula

Dr. James Adam, pengamat ekonomi regional menilai kebijakan pemerintah soal pemberlakuan pajak 12 persen untuk sembako sebaiknya tidak diterapkan dulu karena kondisi ekonomi belum stabil akibat Covid-19. Begitu pula angka kemiskinan NTT perlu dilihat apabila kebijakan ini akan diterapkan.

Pemerintah Indonesia diketahui berencana memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembako mulai dari beras, buah-buahan hingga sayuran.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

“Pendapatan pemerintah akan pajak sembako sudah ditanggung oleh produsen, pabrik atau perusahan ketika membeli dan menjual produknya. Rakyat tidak perlu lagi membayar pajak pajak karena dalam harga jual produk sudah termasuk pajak penjualan,” ujarnya.

Menurutnya, sebaiknya produsen yang menanggung PPN termasuk juga PPh Pajak Penghasilan (PPh) sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

“Masyarakat jangan tambah dibuat susah lagi hidupnya, sebab untuk membeli sembako saja sudah susah kenapa harus ditambah pajak lagi,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan ini tidak mungkin dapat menyejahterakan rakyat terutama masyarakat di NTT dengan kondisi seperti sekarang ini.

“NTT yang termiskin ke-3 di Indonesia, akan menjadi soal baru atau akan menambah jumlah orang miskin jika hal ini diterapkan pemerintah,” lanjutnya.

Alasan lain kebijakan ini tidak boleh diterapkan, kata dia, adalah adanya kontrol atau pengawasan harga kebutuhan pokok di pasar yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah. (bev/ol)

Leave a Comment