Video Viral Saat Usir Perwakilan Mensos, Ini Kata Bupati Alor

Tangkapan layar saat Bupati Alor Amon Djobo memarahi dan mengusir staf Kementrian Sosial.
Tangkapan layar saat Bupati Alor Amon Djobo memarahi dan mengusir staf Kementrian Sosial.

Simon Selly

Sebuah video saat Bupati Alor Amon Djobo mengusir dan memarahi dua staf Kementrian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor viral di berbagai media sosial meski kejadian sudah terjadi pertengahan April lalu.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik tersebut, Bupati Alor Amon Djobo yang menggunakan baju batik memarahi dua staf Kementerian Sosial yang duduk berdampingan dan salah satunya menggunakan topi merah.

Bupati Alor Amon Djobo yang dikonfirmasi VN, Selasa (1/6) membenarkan kejadian dalam video tersebut.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut berlangsung pertengahan April 2021 lalu dan baru tersebar saat ini di media soaial WhatsApp. Belum diketahui siapa yang merekam video tersebut dan memviralkannya saat ini.

“Saya juga tidak mengetahui siapa yang merekam kejadian tersebut. Dia juga mempertanyakan siapa yang menyebarkannya. Padahal persoalan tersebut sudah selesai,” ungkapnya.

Ia mengaku persoalan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Ia mengatakan kemarahan Amon mulai terjadi saat rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat serta bupati dan wali kota secara virtual. Menteri Sosial Risma saat itu menyampaikan pihaknya telah memberikan bantuan Prohram Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang terdampak Seroja di Kabupaten Alor melalui Ketua DPRD Kabupaten Alor. Padahal bantuan tersebut merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial kepada Pemerintah Daerah bukan bantuan politik yang diserahkan kepada pihak DPRD untuk dibagikan.

Kemarahan Amon kepada dua orang perwakilan Kemensos itu, kata Amon terjadi saat keduanya hadir dan menyampaikan bahwa Kementrian Sosial akan memberikan santunan kepada keluarga dari warga yang meninggal saat badai Seroja lalu. Namun, bantuan yangdiberikan Kementrian Sosial tidak pernah melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

“Saat itu mereka datang. Yang dua orang itu dari Kementrian sosial itu bilang ada bantuan untuk mereka yang rumah rusak berat dan yang meninggal dalam badai Seroja itu, dan keluarga mereka akan menerima santunan. Mereka datang bawa bantuan untuk keluarga bagi warga yang meninggal itu satu orangnya Rp 15 juta. Itu yang saya marah, karena bantuan-bantuan awal diberikan kepada Ketua DPRD Alor untuk salurkan kenapa saat ini datang kepada saya untuk bagikan. Jangan sekarang melalui kami lagi. Itu yang buat saya marah,” jelasnya.

Dia kembali menyampaikan, saat rapat dengan Presiden Jokowi dan disaksikan seluruh kepala daerah se-NTT, Mensos Risma menyatakan bantuan sudah disalurkan melalui Ketua DPRD Alor bukan melalui Pemerintah Daerah Alor.

“Saat itu Menteri sampaikan kepada Bapak presiden bahwa bantuan ke Alor telah diserahkan tapi melalui Ketua DPRD. Ketua DPRD yang bagi, jadi silahkan pergi sudah kasih Ketua DPRD yang bagi. Buat apa kasih kami pemerintah. Nanti akhirnya pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden menilai Gubernur dan Bupati itu tidak urus manusia di sini saat Seroja itu,” ujar Amon.

Ia menjelaskan bantuan sosial tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan oleh pemerintah daerah namun hal terjadi lapangan berbeda.

“Yang saya marah itu mereka langkahi pemerintah daerah, dan kami merasa dilecehkan tidak dihargai, dan suatu penghinaan pemerintah daerah, hanya karena kepentingan-kepentingan politik kita kerja untuk bencana kemanusiaan bukan bencana politik dan anggaran itu melalui pemerintah pusat bukan anggaran pribadi partai itu,” tegasnya.

Ungkapan kemarahan terhadap dua staf Kemensos itu, kata Amon, merupakan bentuk kekesalannya kepada Kementrian Sosial.

“Saya marah itu karena pemerintah daerah dilangkahi dan dilecehkan oleh Kementerian Sosial. Nantinya Presiden dan Pemerintah Pusat kira kami dari pemerintah daerah tidak bekerja padahal kami sudah bekerja maksimal, akan tetapi bantuan-bantuan sosial macam PKH dan lainnya tidak pernah melalui kami. Saat itu, Menteri Sosial laporkan kepada Bapak Presiden bantuan itu ada kasih di Ketua DPRD dan untuk bantuan itu sekarang juga tidak dilaporkan kepada kami di sini,” jelasnya.

Ia menambahkan bantuan PKH merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah yang terdampak Seroja lalu. Bila disalurkan melalui pihak lain, jika di kemudian hari ada temuan oleh pihak penegak hukum maka harus siap dipertanyakan.

“Bila melalui pihak lain yang bukan pemerintah daerah ada persoalan di daerah siapa yang tanggungjawab? Kalau ditanyakan KPK, kejaksaan, dan pihak kepolisian siapa yang mau tanggungjawab itu? Tentunya yang ditanyakan nantinya itu Bupati selaku kepada daerah bukan Ketua DPRD. Tapi kalau nanti ditanya saya bilang saya tidak tahu bantuan itu dari mana. Selama ini pun bantuan tersebut disalurkan ke daerah, bantuan secara maraton itu diberikan melalui Ketua DPRD, penyalurannya seperti apapun kami tahu dan tidak pernah dilaporkan kepada kami selaku pemerintah,” ungkapnya.

Ia menegaskan akan meminta pihak BPK dan BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap bantuan yang telah disalurkan sebelumnya.

“Untuk bantuan-bantuan sosial ini, saya akan minta bantuan-bantuan BPK atau BPKP ataupun Kejaksaan Tinggi untuk periksa terkait pendistribusian bantuan itu, karena bantuan-bantuan itu merupakan bantuan kemanusiaan, bukan bantuan politik, bila bantuan tersebut merupakan bantuan politik saya tidak akan campur tangan,” tambahnya. (bev/ol)

Leave a Comment