Wakil yang Tidak Mampu Mewakili

Oleh Lukas Benevides (Penulis lepas)

KEKISRUHAN di jagad maya yang disebabkan oleh pesta pora (bernyanyi, goyang, miras, tanpa masker) anggota DPRD Kabupaten Malaka sangat magnetis untuk diteropong. Apalagi kejadian ini bahkan menerobos kolom-kolom media masa nasional. Ada dua hal yang patut untuk dilirik: kebenaran rekaman dan makna atau maksud di balik adegan patah-patah pinggang tersebut.

Hal pertama yang patut diperbincangkan secara serius adalah apakah benar rekaman itu menunjukkan kenyataan atau editan manipulatif penggunggah rekaman tersebut yang memiliki maksud terselubung. Orang media lazim mengatakan, semakin sebuah rekaman tanpa editan, semakin asli. Kelihatan rekaman pesta anggota DPRD Malaka tersebut tanpa editan. Audio rekaman persis menggaungkan instrumen alat musik dan suara mic.

Dengan demikian, rekaman itu memang berbanding lurus dengan kenyataan. Kesesuaian antara video tersebut sebagai pernyataan (bahasa simbolik) dan kenyataan adalah kebenaran. Maka, tidak menarik untuk mengekspose tujuan penggunggah atau penyebar video tersebut. Cukup di sini.

Hal kedua yang lebih penting untuk diwacanakan lebih dalam agar kejadian ini tidak bertransformasi menjadi gosip murahan ialah makna yang disampaikan oleh kebenaran di balik rekaman tersebut: pesta pora dengan alunan suara gurih, goyangan pinggang lepas bebas, sambil meneguk miras, dan tak bermasker.

Masyarakat Timor dan Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya memaknai pesta dengan beragam jurusnya sebagai perayaan syukur, ekspresi sukacita dan kehidupan. Maka, semakin menarik untuk mencari tahu: mengapa serimoni ini diperagakan di tengah pertahanan warga nasional dan lokal makin keropos lantaran serangan bertubi-tubi bereskalasi tinggi Covid-19?

Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, para anggota DPRD Malaka sebagai wakil rakyat barangkali mau mengajak warga Malaka dan non-Malaka (warga non-Malaka karena kejadian viral di media sosial hingga mendapatkan pemberitaan nasional) untuk tetap girang bertempur dengan covid-19. Memiliki suasana hati dan pikiran yang dipenuhi kebahagiaan, katanya, dapat menaikan imun tubuh. Meskipun berperang, jangan lupa untuk merayakan hidup.

Kemungkinan di atas boleh jadi memiliki kebenaran. Namun, soalnya: apakah berpesta lantas menanggalkan senjata (tidak bermasker) tatkala peperangan tengah berkecamuk? Apakah juga etis sesama prajurit tewas (warga yang meninggal karena Covid) dan keluarganya tersendu dalam, orang Timor bergoyang pinggang dan menarik suara seolah tanpa masalah? Kedua soal ini tak bisa dipungkiri mematahkan kekuatan rasionalisasi pertama di atas. Dengan kata lain, pesta pora di atas tentu saja bermakna lain. Makna apa yang diproduksi pesta pora anggota dewan terhormat Kabupaten Malaka tersebut?

Ilustrasi

Semiotika Komunikasi

Di dalam ilmu semiotika, komunikasi makna melalui tanda kurang lebih memiliki beberapa unsur: tanda atau penanda (signifier), petanda (signified), konteks, dan sasaran (addressee). Tanda atau penanda adalah sesuatu yang bersadasarkan konvensi sosial mewakili atau menunjukkan sesuatu yang lain (something standing for something else). Petanda adalah sesuatu yang diwakili. Konteks mengacu pada situasi keseluruhan kemunculan suatu tanda. Sasaran adalah tujuan atau target dari hubungan komunikasi antara tanda dan petanda (Umberto Eco, A Theory of Semiotics, 1976).

Bila teori komunikasi semiotik di atas diterapkan di dalam seremoni gegap gempita para anggota DPRD Malaka di atas, berikut skemanya. Penanda adalah anggota DPRD Malaka, goyangan dan nyanyian sorak, miras, dan tak bermasker. Konteks lokal dan nasional: warga dirundung duka lantaran populasi berkurang, nyawa sanak-saudara dicabut paksa Covid, kelaparan karena ruang mencari makan terhimpit. Masa depan berada di ujung tanduk. Motor harapan hidup tak lagi berenzim.

Sasaran paling dekat adalah warga Malaka yang tengah bersusah cari makan, tak mampu membendung air mata, asa tinggal setitik, dan harapan masa depan menipis. Apakah petanda atau maknanya? Formulasi lainnya, apa makna pesta pora anggota DPRD Malaka bagi warga Malaka? Item ini yang harus digali di dalam esai pendek ini.
Pembuktian argumentatif menunjukkan kemungkinan pertama tidak benar. Tidak ada skenario jelas di dalam pesta pora itu untuk menguatkan warga yang berduka. Maka kemungkinan makna kedua adalah bentuk kontras dari kemungkinan pertama. Makna biasa merembes dari kontras.

Skop besar perayaan foya-foya anggota DPRD Malaka di atas adalah katastrofe global-nasional dan turbulensi lokal yang merangsek masuk hingga ke bilik-bilik intim setiap orang. Covid membunuh siapapun tanpa mengenal status pendidikan, pekerjaan, usia, ataupun keluarga. Warga Malaka tak terkecualikan dari perkabungan global dan nasional ini. Warga Malaka ikut menderita kelaparan, kesepian, ketidakpastian masa depan dan harapan hidup. Kematian seolah menunggu di depan pintu setiap detik. Dengan demikian, berpesta pora di dalam kondisi semacam ini hanya ada dua kemungkinan: sudah tidak waras atau mengejek dan menghina orang yang menderita.

Tentu saja anggota DPRD bukan tidak waras. Terpilih menjadi wakil rakyat adalah prestasi yang tidak mudah diraih. Keterampilan kepemimpinan, kompetensi intelektual, empati, dan kedisiplinan yang mengkristal di dalam kinerja seorang wakil rakyat menunjukkan mereka memiliki high-profile, bukan kaleng-kaleng, orang pilihan. Maka, yang bisa diterima akal sehat adalah anggota Dewan Malaka mengejek dan menghina warga Malaka yang tengah sekarat.

Kalau kemungkinan kedua di atas benar, patut disayangkan. Ini cacat serius. Seorang wakil rakyat adalah juga simbol (tanda) yang mewakili rakyatnya. Tanda yang kuat dan benar adalah tanda yang semakin dekat dengan yang ditandakan sehingga semakin akurat ia mewakili maksud yang ditandai. Pesta pora beberapa wakil rakyat Malaka menunjukkan mereka tidak memiliki kedekatan dengan warga yang diwakili. Mereka keliru membidik keresahan warganya. Mereka tidak mampu membaca kebutuhan warganya. Beberapa anggota dewan tersebut merupakan wakil yang tidak mampu mewakili.

Maka, secara etis-politis, beberapa anggota dewan tersebut kehilangan legitimasi sebagai seorang wakil rakyat. Mereka tidak layak untuk menjadi corong warga untuk menyuarakan kebutuhan warga Malaka. Partai politik pengusung seharusnya memecat anggota demikian. Bila partai politik berdiam, indikator partai politik hanyalah mesin tak berhati yang ditumpangi orang-orang tak berkompeten, haus kekuasaan pribadi, mengejar harta dan memperjuangkan ego-sektoral.

Tidak hanya tidak kompeten mewakili rakyat, tetapi juga tidak berkompeten di dalam kolaborasi politik. Tidak memakai masker jelas-jelas melawan prokes. Anggota Dewan melawan keputusan Pemerintah Pusat untuk keselamatan bersama semua warga negera. Anggota dewan memberikan teladan yang tidak patut diteladani oleh warga. Karena itu, selain mereka harus dijatuhi sanksi hukum, mereka tidak kompeten sebagai tandem politik eksekutif.

Leave a Comment