Wali Kota Kupang Tidak Bertanggung Jawab

Telendmark Daud, Anggota DPRD Kota Kupang
Telendmark Daud, Anggota DPRD Kota Kupang

Rafael L. Pura

DPRD Kota Kupang menutup sementara sidang penyampaian tanggapan Wali Kota Kupang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dengan agenda nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kota Kupang dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, karena sudah tiga kali Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mangkir sidang dalam sehari.

Anggota DPRD Kota Kupang, Telendmark Daud kepada media ini, Rabu (216/6) mengatakan, Pemkot mesti hadir dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD tahun 2020. Begitu banyak pernyataan dan kinerja yang perlu klarifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Ketidakhadiran Pemkot ini menunjukkan tidak adanya itikad baik. Untuk itu, ketiga pimpinan DPRD Kota Kupang akan lapor Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan itu.

“Penyelesaian tindakan tidak terpuji ini bakal dilaporkan kepada Gubernur NTT karena Pemkot dinilai lari dari tanggung jawab dan tidak menghormati Dewan secara lembaga,” tegasnya.

Ketua Fraksi Nasdem, Yuven Tukung menduga Pemkot Kupang menyembunyikan “sesuatu” yang membuat mereka takut mempertanggungjawabkan kinerja. Hal itu pula, yang diduga Yuven membuat pemerintah tidak menghadiri sidang.

Setelah mencermati laporan pertanggungjawaban Wali Kota Kupang, angka keuangan dalam kinerja nota pertanggungjawaban, berbeda jauh dengan hasil LHP BPK. Untuk itu, perlu ditelusuri lebih jauh.

Ketidaksesuaian itu antara lain, realisasi pendapatan daerah. Selisih angkanya sangat signifikan. Di LKPj, tercatat relisasinya Rp1,84 triliun, sementara di LHP BPK tercacat sebesar Rp1,28 triliun.

Selisih jauh juga terjadi di Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di PAD tercatat sebesar Rp160 miliar, namun di LHP BPK sebesar Rp167 miliar, atau sama dengan 102 persen. Belum lagi item-item lain, termasuk selisih pada Silpa, yang juga signifikan.

Yuven merasa janggal dengan penjelasan Pemkot Kupang terkait selisih tersebut. Menurut pemerintah, kata Yuven, angka itu tercatat karena belum diaudit.

“Berarti kita juga bisa mempertanyakan sistem pencatatannya seperti apa. Apakah kemudian angka kepastian tunggu audit dulu? Ini kan lucu. Ini harus dipertanggubgjawabkan,” katanya.

Yuven mengatakan, Pemkot tidak boleh lari dari tanggung jawab karena sudah menjalankan progam di tahun 2020, maka wajib hukumnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Selain tidak menghargai dewan secara lembaga, sikap Pemkot Kupang sudah tidak bisa diterima. Pemkot terhitung sudah tiga kali tidak menghadiri sidang yang berujung ditutup sementara, antara lain pada pembahasan anggaran murni, LKPj Wali Kota dan yang terakhir, tanggapan wali kota terhadap pemandangan fraksi atas pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kota Kupang, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

“Ini tidak layak dipertontonkan. Kota ini sedang menuju smart city, harus cerdas. Begitupun dengan pemkot sendiri, harus cerdas. Jangan mempertontonkan hal yang tidak terpuji ini dihadapan rakyat,” katanya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota, Padron Paulus memberikan warning kepada Pemkot Kupang apabila kembali tidak menghadiri sidang. DPRD bakal melaporkan hal ini ke Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

 

Mohon Maaf
Wakil Wali Kota Kupang Herman Man yang dihubungi kemarin hingga berita ini terbit belum merespons. Namun sebelumnya ia mohon maaf sedalam-dalamnya karena tidak bisa hadir karena sibuk.

“Tidak ada maksud untuk melecehkan forum ini, saya kira kita ingin mendengar semua masukan-masukan. Saya tidak tahu pak

Sekda berhalangan atau apa saya tidak tau, tetapi sekali lagi pemerintah tidak bermaksud melecehkan forum ini,” katanya.

“Selama 10 tahun saya jadi wakil wali kota, semua catatan strategis selalu saya pakai untuk memberi arah, kemitraan kita jangan sampai disini. Dan sidang-sidang berikut saya siap hadir,” tambahnya. (mg-03/mg-25/ari)

Leave a Comment