Wali Kota Tetapkan Sanksi bagi Warga yang tak Ikut Vaksin

Putra Bali Mula

 

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, telah mengeluarkan aturan dan sanksi bagi warga Kota Kupang yang tidak mengikuti vaksinasi.

Aturan ini disematkan Pemerintah Kota Kupang dalam surat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Berdasarkan Surat Edaran Tentang PPKM Skala Mikro terbaru yang diterima VN pada Rabu (21/7) menyebutkan hal ini.

Aturan tersebut berbunyi, setiap warga Kota Kupang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi ini antara lain adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos dan atau penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat Kota seperti KTP, akta dan lain-lain.

Pengecualian atas hal ini karena alasan kesehatan tidak memungkinkan divaksinasi yang dibuktikan dengan keterangan dokter dari Puskesmas, klinik kesehatan dan rumah sakit.

Dalam perpanjangan PPKM Skala Mikro juga disebut soal pemeriksaan melalui operasi Prokasih (Protokol Kesehatan Kasih) di setiap pintu masuk wilayah Kota Kupang terhadap pelaku perjalanan.

Bagi pelaku perjalanan laut dan udara wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1 x 24 jam sebelumnya atau hasil negatif rapid test PCR yang dikeluarkan maksimal 2 x 24 jam sebelumnya.

Sementara Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD WZ Johannes Kupang, dr Hermi Indita Malewa melaporkan adanya temuan varian Delta di Kota Kupang. Ia menyampaikan ini dalam konferensi pers di pelataran kantor Gubernur NTT, Rabu siang (21/7).

Informasi ini diperoleh kemarin dari Litbangkes Kemenkes RI di Jakarta. Tiga pasien di Kota Kupang itu berumur 12 tahun, 70 tahun dan 33 tahun.

“Silahkan hubungi Dinkes NTT maupun Dinkes Kota Kupang terkait hasil pemeriksaan mereka,” kata dia. (Yan/ol)

Leave a Comment