Warga Usapinonot Pertanyakan Penanganan Laporan Korupsi Dana Desa

Warga Usapinonot saat mendatangi Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Selasa (8/6).

Gusty Amsikan

Masyarakat Desa Usapinonot, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, Provinsi NTT, mendatangi Kejaksaan Negeri TTU, Selasa (8/6). Mereka menanyakan perkembangan laporan warga atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa setempat oleh mantan Kepala Desa Usapinonot, Serilus Yan Maumabe.

Adapun progres penanganan kasus yang mereka pertanyakan yakni sejumlah program fisik maupun non fisik  sejak tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 yang tak rampung dikerjakan. Selain itu, sang kepala desa juga disebut menerapkan sejumlah kebijakan yang merugikan masyarakat Desa Usapinonot.

Hal tersebut disampaikan perwakilan warga Desa Usapinonot, Leonardus Leu, dan Sebastianus Bani, kepada media ini, Selasa (8/6), usai mendatangi Kantor Kejari TTU.

Warga desa setempat merasa kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh (mantan) Kepala Desa Usapinonot, Serilus Yan Maumabe. Lantaran, Serilus secara sepihak memotong Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19  bulan Desember 2020 yang bersumber dari Dana Desa yang seharusnya dibayarkan kepada 96 keluarga penerima manfaat (KPM). Serilus beralasan, anggaran seberar Rp 28.800.000 itu akan dialihkan untuk pembangunan tujuh unit rumah, bersadarkan hasil musyawarah khusus.

Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Usapinonot pun tidak jelas. Kepala desa terus mengalokasikan dana rutin sebesar Rp 50.000.000 pertahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada BUMDes untuk penambahan modal usaha. Sayangnya, masyarakat hingga kini tidak mengetahui perkembangan usaha maupun keuangan yang dilakukan oleh BUMDes. Kehadiran BUMDes sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Desa Usapinonot.

Pada tahun anggaran 2017, kepala desa mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 170.000.000 untuk pembangunan 10 unit rumah layak huni. Sayangnya, pelaksanaannya tidak tuntas dan pembangunannya hanya mencapai atap. Hal senada juga terjadi dalam program pembangunan tujuh unit rumah rakyat pada tahun 2020, yang salah satu penerima programnya adalah sang kepala desa sendiri. Hingga akhir tahun anggaran 2020, pembangunan rumah rakyat tersebut baru mencapai 25 persen.

“Kedatangan kami hari ini untuk menanyakan perkembangan dari laporan kami tertanggal 16 Maret 2021. Kami berharap prosesnya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan kalau bisa secepatnya agar memberikan keadilan bagi kami masyarakat,,”ungkapnya.

Hal senada disampaikan Sebastianus Bani, mengatakan pada tahun 2019, sang kepala desa juga melaksanakan program fisik dan pemberdayaan. Salah satu program fisik adalah pembukaan jalan tani sepanjang kurang lebih 300 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 140.500.000. Dalam pelaksanaannya, volume jalan tidak dicantumkan pada papan informasi dan jalannya hanya sebatas dibersihkan dan ditambah sirtu kali.

Sementara untuk program pemberdayaan masyarakat, Dana Desa tahun anggaran 2019 dialokasikan untuk pengadaan ternak sapi dengan pagu dana sebesar Rp 402.572.500. Sayangnya, masyarakat sama sekali tidak tahu berapa jumlah sapi yang diadakan dan berapa harga per ekornya. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembodohan dan penipuan terhadap masyarakat Desa Usapinonot. Dalam pelaksanaannya, sapi-sapi yang diadakan juga ukurannya sangat kecil. Tak hanya itu, sang kepala desa juga mencopot secara sepihak dua orang perangkat desa dan tidak membayarkan gaji mereka

“Kedatangan kami berharap menemui Kepala Kejaksaan Negeri TTU, untuk berdialog langsung dan menyerahkan data-data yang ada. Tetapi kami diarahkan menemui Kasi Intel. Jawaban beliau laporannya tetap akan ditindaklanjuti. Mohon bersabar karena banyak pengaduan yang masuk di Kejari TTU,” pungkasnya. (Yan/ol)

Leave a Comment