Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, BKKBN NTT Selenggarakan Pertemuan SPIP

BKKBN NTT menyelenggarakan Pertemuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Aula Balai LATBANG Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Kamis (30/6).

Kegiatan diikuti seluruh Tim Satgas SPIP perwakilan BKKBN NTT.

Ketua Panitia Kegiatan Esri J Tamael yang juga menjabat sebagai Sub Koordinator Keuangan dan BMN BKKBN NTT mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP serta nomor 13 tahun 2018 tentang Penilaian Resiko di lingkungan BKKBN, SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan unsur-unsur SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan lomunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Menurutnya, peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi disebutkan penguatan manajemen resiko dan penetapan tujuan merupakan salah satu unsur penting dalam Penerapan SPIP Terintegrasi yang diberlakukan sejak tahun 2021 dalam rangka penilaian Maturitas SPIP Unit Kerja.

Hasil penilaian Quality Assurance (QA) BPKP atas penilaian Mandiri Maturitas SPIP, tingkat maturitas Perwakilan BKKBN Provinsi NTT mencapai level maturitas 3,597 (Terdefinisi) yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pengendalian internal, kata dia, sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan kontribusi aktif dari seluruh pegawai dalam organisasi. Penilaian risiko merupakan salah satu unsur SPIP yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu perlu menetapkan sasaran dan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai untuk dijadikan budaya kerja sehari-hari.

Ia menambahkan berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi melalui penerapan unsur-unsur SPIP dan evaluasi penyusunan dokumen penilaian resiko maka perlu dilakukan pertemuan penyelenggaraan SPIP bagi Tim Satgas SPIP di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.

“Harapannya pertemuan ini dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman Tim Satgas SPIP tentang Penyelenggaraan SPIP. Selain itu, tersedianya dokumen evaluasi atas penilaian resiko tahun 2021,” ujarnya.

Sementara Kepala BKKBN NTT Marianus Mau Kuru menegaskan SPIP sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“BKKBN menaruh perhatian yang besar terhadap SPIP secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk memperkuat akuntabilitas yang menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi. SPIP sangat diperlukan, untuk dapat memastikan program/rencana kerja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan,” tegasnya.

Para peserta pertemuan SPIP BKKBN NTT.

Para peserta pertemuan SPIP BKKBN NTT.

Ia mengatakan unsur-unsur SPIP merupakan siklus yang berkesinambunga dan perlu dilakukan setiap tahun sejalan dengan penerapan standar internal kontrol tahunan.

“Prinsip identifikasi resiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan unit kerja. Namun, sebagai pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari resiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat. Analisis resiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa resiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Oleh karena itu kita harus memastikan sistem SPIP akan berjalan dengan baik di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi NTT serta dapat menyusun dan menetapkan nilai resiko yang paling tepat,” tambahnya.

Ia berharap SPIP yang telah terpatri dalam mindset setiap aparatur sehinhha terwujud budaya kerja yang disiplin, efektif dan efisien.

Tim Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang telah terbentuk diharapkan melaksanakan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP atau dengan kata lain mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.

“Saya harap penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN khususnya di Perwakilan BKKBN Provinsi NTT dapat berjalan baik. Penerapan identifikasi dan analisis resiko dengan harapan agar masing masing koordinator dan sub koordinator dapat langsung mengidentifikasi serta menganalisa resiko yang mungkin terjadi khususnya di lingkup tugas masing masing serta menghasilkan output dalam meningkatkan level maturitas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Selain itu sebagai salah satu unsur komponen pengungkit Penguatan Pengawasan dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi,” tutupnya. (bev/ol)

Leave a Comment