Begini Penjelasan Asisten I Setda Kota Kupang terkait Dana Tamsil

Satpol PP Kota Kupang tengah menduduki Badan Keuangan Kota Kupang, Kamis (24/6). Foto: Rafael L Pura vn.

Rafael L Pura

 

Ratusan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Kupang mendatangi Badan keuangan menuntut tambahan penghasilan kerja (Tamsil) segera dibayarkan.

Namun realisasi Tamsil bagi SatPol PP itu disebut belum bisa direalisasikan karena terbentur perubahan nomenklatur. Realisasi pembayaran, baru bisa dilakukan setelah sidang perubahan anggaran DPRD Kota Kupang.

Pelaksana Tugas (Plt) SatPol PP Kota Kupang, Bernadinus Mere mengatakan, Tamsil itu memang termuat dalam DPA dinas. Selaku kuasa pengguna anggaran, ia memerintahkan bendahara untuk mengusulkannya ke Badan Keuangan untuk segera dicairkan.

Namun oleh badan keuangan, sebut Bernadinus, anggaran itu tidak bisa disalurkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur. Jika dipaksakan, berpotensi menjadi temuan.

Mere menjelaskan, dalam perubahan nomenklatur itu, dana Tamsil itu sudah terakomodir dalam dana tunjangan kinerja pegawai (Tukin). Tukin itu, diterima semua pegawai Kota, termasuk SatPol PP.

“Jadi dana Tukin itu, juga sudah diterima teman-teman. Namun mereka melihat dana tamsil itu ada di DPA, sehingga menuntut untuk tetap dibayarkan,” katanya.

Karena perubahan nomenklatur itulah, sebut, Mere, Badan Keuangan belum berani mencairkannya, karena takut pendobelan. Kalau pendobelan pembayaran, pasti ada temuan. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Badan keuangan, sehingga belum merealisasikan dana itu.

Bernadinus belum bisa mamastikan tamsil itu akan dibayar sesudah perubahan anggaran. Ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pejabat pengambil kebijakan. Sehingga perencanaan yang dimulai dari Bappeda, sampai ke Badan Keuangan, semua pihak punya persepsi yang sama, dibayarkan tapi tidak melanggar aturan.

“Ini (tamsil) kan hak mereka, yang sudah bekerja di luar dari jam biasa. Jadi tentu kita hargai dan perjuangkan juga, tapi itu tadi, kita ingin saat pembayaran, tidak melanggar aturan,” katanya.

Asisten I Setda Kota Kupang, Agus Ririmase mengatakan, pemerintah tentu menghargai jasa pegawai Kota Kupang, yang telah menjalankan tugas pelayanan dengan baik.

Namun, pemerintah juga tentu tidak mau gegabah mengambil keputusan pembayaran itu. Badan keuangan, masih berkoordinasi dengan Wali Kota Kupang mengenai hal ini, dan proses pencairannya tentu melalui mekanisme.

Untuk itu, Ririmase meminta mereka bersabar. Pemerintah akan mengusulkan hal ini dalam perubahan anggaran untuk dibahas terlebih dahulu.

“Kita minta bersabar. Saya mengerti keadaan teman-teman sekalian. Kita akan usulkan di perubahan anggaran untuk diakomodir. Setelah itu, barulah dibayar,” katanya. (Yan/ol)

Leave a Comment