DPRD Mabar Setujui Pinjaman Daerah Rp 1,8 Triliun

Salah satu ruas jalan di Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dalam kondisi rusak parah, padahal jalan itu merupakan satu-satunya akses jalan menuju tempat wisata Gua Istana Ular. Foto diabadikan, beberapa waktu lalu.

Gerasimos Satria

 

DPRD Manggarai Barat menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut bertujuan mempercepat urusan pembangunan di berbagai sektor seperti ruas jalan di 12 kecamatan.

Ketua DPRD Manggarai Barat Martinus Mitar kepada media ini, Jumat (4/6), menjelaskan, DPRD Mabar mengapresiasi upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

Anggaran tersebut akan dialokasikan secara merata di 12 kecamatan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemkab sangat optimistis dengan dana pinjaman ini, semua wilayah kecamatan akan terkoneksi dengan baik.

Marthen mengaku, DPRD Mabar melalui sidang paripurna menyatakan sikap mendukung rencana pemkab itu. “DPRD sudah melakukan kajian dan terobosan pemerintah sangat luar biasa karena hampir semua jalan-jalan strategis di 12 kecamatan sudah bisa tuntas melalui dana pinjaman itu,” jelasnya.

Anggota DPRD Manggarai Barat Antonius Aron mengungkapkan Mabar tidak hanya mengandalkan anggaran dari dana perimbangan atau APBD semata, melainkan harus mencari sumber pendanaan lain dan salah satunya, yakni melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah tidak melanggar peraturan dan sudah melalui diskusi yang panjang dengan berbagai kementerian terkait.

Dia menyetujui pembangunan infrastruktur jalan dan lahan parkir kendaraan melalui pinjaman daerah yang akan dibayar secara bertahap.

Jika pinjaman dana itu ke PT SMI, maka khusus digunakan untuk mempercepat pembangunan pada infrastruktur jalan, irigasi, dan pembangunan gedung. “Tapi pemerintah daerah harus dukung betul, sumber-sumbernya dari mana? Dan itu hanya khusus DAU, bukan DAK,” ujar Anton Aron.

Dia berharap dana pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesulitan air bersih untuk kebutuhan hidup rumah tangga yang kerap melanda sejumlah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Bupati Manggarai Barat Edistaus Endi menjelaskan, pinjaman daerah senilai Rp 1,8 triliun dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Mabar. Dana tersebut bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI.

Dana itu akan digunakan untuk membiayai tiga komponen pembangunan strategis, yakni infrastruktur jalan dan jembatan, rumah toko (ruko), dan pelataran parkir kendaraan. Sementara skema dana pinjaman berasal dari SMI sebesar Rp 1 triliun dan Rp 800 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa.

Pemkab Mabar berkomitmen untuk memajukan daerah Mabar. Namun demikian, persoalan yang dihadapi oleh daerah sangat berat, terutama persoalan anggaran untuk menjawab berbagai berbagai masalah dan kebutuhan rakyat Manggarai Barat. Persoalan keterbatasan anggaran tentu membutuhkan solusi bersama demi menjawab kebutuhan dan untuk membiayai pembangunan di daerah Manggarai Barat.

Edi Endi mengaku, pencarian dana pinjaman akan dilakukan bertahap. Untuk pencairan tahap satu dilakukan pada Oktober 2021. Pencairan tahap dua pada Februari 2022, dan tahap tiga Agustus 2022.

Dia menjelaskan pembangunan lahan parkir tahap awal yaitu lantai dasar dan tahapan selanjutnya akan dibangun sampai tiga lantai. Lokasi pelataran parkir dalam target jangka pendek dibangun di empat tempat, yaitu di sekitar bekas Kantor DPRD yang berada di belakang kantor Camat Komodo, Kantor Perindakop lama dekat Polsek lama, Lapangan Kampung Ujung, dan di Pasar Lama.

Sementara untuk pembangunan ruko, Bupati Edi Endi menyampaikan bahwa saat ini keberadaan ruko menjadi salah satu tuntutan.

“Pembangunan ruko dan pelataran parkir tidak identik dengan satu-satunya cara untuk mengembalikan pinjaman. Tetapi dengan pembangunan 33 ruas jalan, terjadi pertumbuhan ekonomi. Bila terjadi pertumbuhan ekonomi maka masyarakat makin mampu untuk membayar apa yang menjadi kewajibannya,” jelas Edi Endi. (C-1/yan/ol)

 

 

Leave a Comment