Fraksi-fraksi di DPRD Kota Kupang Ramai-ramai Soroti Gizi Buruk yang Meningkat

Suasana rapat paripurna DPRD Kota Kupang, Kamis (3/6) malam. Foto:Yapi Manuleus vn.

Rafael L Pura

 

Fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang, Provinsi NTT ramai-ramai menyoroti gizi buruk di Kota Kupang. Fraksi menilai, besaran angaran yang naik signifikan, seharusnya bisa menekan angka kasus gizi buruk itu. Fraksi-fraksi meminta pertanggungjawaban Dinas Kesehatan, serta segera berbenah dan serius menangani permasalahan itu.

Kasus gizi buruk di Kota Kupang naik drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, status gizi buruk di Kota Kupang sebesar 2,17 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,9 persen. Atau Dari angka 353 di tahun 2019 naik menjadi 1.069 di tahun 2020.

Untuk angka relevansi kasus gizi kurang, juga mengalami peningkatan dari 16, 50 persen pada Tahun 2019 menjadi 25, 3 persen pada tahun 2020. Pandemi covid-19 disebut menjadi salah satu faktor, namun demikian, peran semua pihak dibutuhkan dalam menangani masalah ini.

Sementara kucuran anggaran penanganan gizi buruk sebesar Rp 1.025.251.5000. Besaran kucuran anggaran ini, menurut Fraksi PDIP seharusnya bisa menekan angka gizi buruk di kota Kupang.

Dalam pemandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan Adi Talli, menyoroti peningkatan kasus gizi buruk dari tahun sebelumnya itu. Peningkatan kasus itu berbanding terbalik dengan adanya upaya-upaya penanganan dan alokasi anggaran pada program dan kegiatan pada setiap lini.

Di antaranya, sebut Adi Talli, penyiapan anggaran kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin yang terealisasi sebesar Rp 1.005.728.616 dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.025.251.500, (98,09) persen.

“Realisasi anggaran sangat signifikan, akan tetapi, status gizi buruk juga mengalami peningkatan luar biasa,” kata Adi Talli, saat menyampaikan pandangan fraksi PDIP DPRD Kota Kupang.

Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan dalam penanganan gizi buruk di tengah kucuran anggaran yang besar untuk perbaikan gizi masyarakat. Farski PKB juga mempertanyakan hal ini.

Sementara Fraksi Golkar, yang disampaikan Alfred Djamiwila juga mempertanyakan kinerja Dinas kesehatan. Sementara Fraksi Nasdem, menuntut pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari Dinas Kesehatan terkait program kegiatan pemberian tambahan makanan yang dianggarkan sebesar Rp1.025.251.500.

“Dari besaran anggaran ini, bentuk pengadaan dan penyalurannya ke mana saja, mengingat kucuran anggaran itu tidak berbanding lurus dengan kasus gizi buruk di kota Kupang,” kata Esi Bire, saat menyampaikan pandangan Fraksi.

Fraksi Nasdem, meminta pemerintah mesrespons cepat dan serius terhadap melonjaknya angka kasus gizi buruk ini. Fraksi Nasdem menilai melonjaknya kasus gizi buruk itu karena lemahnya komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2017 – 2020.

Sementara, Fraksi Gerindra menilai, kenaikan kasus gizi buruk itu, secara eksplisit menimbulkan kecurigaan yang kuat, pemerintah memang belum berhasil mensejahterakan rakyat di bidang kesehatan dan juga pendidikan serta ekonomi.

“Karena masalah gizi buruk adalah masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi secara bersamaan,” kata Ricardus O Yunatan, saat menyampaikan pandangan fraksi. (Yan/ol).

Leave a Comment