Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan Direktur PT. ADS

Direktur Utama PT. ADS. Muhamad Badrun, saat menaiki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Ende 3 Juni 2021 lalu.

Son Bara

 

Tujuh hari sudah Ditut PT. Asia Dinasti Sejahtera (ADS), Muhamad Badrun mendekam disel tahanan Mapolres Ende sebagai tahanan Kejari Ende.

Sebelumnya, orang nomor satu dijajaran PT. ADS ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTT (2/6) lalu. Sehingga aktivitas layanan bagi nasabah di perusahaan itu saat ini berhenti total. Nasabah kian resah, kapan uang yang diinvestasikan bisa dikembalikan oleh PT. ADS.

Sejak ditahan sebagai tahanan kejaksaan negeri Ende, (3/6), pihak keluarga teraangka Muhamad Badrun, melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan pada tanggal (5/6). Namun permohonan penangguhan penahanan tersebut ditolak tim penyidik kejaksan negeri Ende, dengan berbagai pertimbangan hukum.

Tim jaksa penuntut umum (JPU), menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka, Muhamad Badrun dalam kasus investasi bodong yang merugikan nasabah sebesar 28 miliar rupiah.


“Berdasarkan pendapat penuntut umum, belum dapat dikabulkan terkait penangguhan penahanan tersangka,” ujar Kajari Ende, Romlan Robin, kepada media, Kamis 10 Juni 2021.

Menurut Romlan Robin, alasan ditolaknya surat permohonan penangguhan penahanan tersangka, dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk diketahui, saat ini Direktur Utama PT ADS, Muhamad Badrun Alias Adun sudah ditahan di sel Mapolres Ende. Tersangka Muhamad Badrun akan menjalani masa tahanan pertama selama 20 hari ke depan, menunggu pelimpahan berkas dari JPU ke pengadilan negeri Ende untuk disidangkan. Tersangka dijerat dengan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

Usut Tuntas

Wakil ketua DPRD Ende, dari fraksi Partai Nasdem, Ericos Emanuel Rede, meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas para pihak yang diduga kuat terlibat dalam praktik bisnis bodong PT. ADS tersebut. Kegiatan usaha penghimpunan dana masyarakat dengan iming-iming mendapat keuntungan lebih di luar ketentuan Bank Indonesia, jelas ilegal.

Standar perbankan, kata dia, sudah sangat jelas, apalagi tanpa izin resmi dari otoritas jasa keuangan dan lembaga keuangan lainnya yang berwenang.

“Siapapun yang terlibat dan mengambil bagian dalam kegiatan usaha tersebut, baik dalam hal promosi maupun perekrutan masyarakat juga diproses hukum. Aparat hukum yang menangani kasus ini diminta mengusut tuntas aliran dana yang dihimpun oleh Manajemen PT. ADS dari masyarakat. Ada kerja sama didalam sitim manajerial,” tegasnya. (Yan/ol)

 

Leave a Comment