Kisruh Dewan Kota Memanas, 29 Anggota Tak Berkantor

Kursi dewan di ruangan utama sidang tampak kosong saat Forum Spontanitas Warga Kota Kupang datang beraudiens, Jumat, (28/5). Foto: Rafael/VN
Kursi dewan di ruangan utama sidang tampak kosong saat Forum Spontanitas Warga Kota Kupang datang beraudiens, Jumat, (28/5). Foto: Rafael/VN

Rafael L. Pura

Perwakilan warga yang menamakan diri Forum Spontanitas Warga Kota Kupang (FWKK) mendatangi gedung DPRD Kota Kupang, Jumat, (28/5). Mereka mempertanyakan kisruh yang tengah memanas di internal dewan. Sayang, audiensi hanya dihadiri 10 orang anggota sementara 29 anggota lainnya tidak hadir.

Pantauan VN, satu hari usai demo kemarin, kantor Dewan tampak sepi. Belum terlihat kehadiran anggota dewan lainnnya. Padahal warga yang marah sedang menunggu kelanjutan sidang.

Perwakilan wargam Ferdinand Pello mengaku sangat kecewa dengan ulah Dewan yang tak kunjung bersidang. Dewan dinilai tidak peduli terhadap urusan rakyat.

Ia meminta Dewan tetap menjaga marwah lembaga dan tidak terjebak dalam konflik-konflik kepentingan internal di tengah pandemi Covid-19 dan pasca badai Seroja

Sementara Stef Mira Mangi mengatakan, tidak terlaksananya sidang pembahasan LKPj Wali Kota akibat mosi tidak percaya dari 23 anggota membuktikan Dewan Kota Kupang telah mengabaikan kepentingan rakyat dan hak-hak warga kota.

Tidak terlaksanannya sidang itu, berimplikasi dan berpotensi  lahirnya peraturan Wali Kota Kota Kupang tentang perubahan anggaran dan belanja daerah tahun 2021.

“Hal ini sangat merugikan warga kota terkait program-program pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak badai Seroja dan juga program penanganan Covid-19 di Kota Kupang,” tegasnya.

Untuk iu, pihaknya mendesak Gubernur dan Mentri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik internal di tubuh Dewan Kota Kupang.

Ia juga mendesak pimpinan partai politik untuk berkomitmen terhadap pemulihan sosial ekonomi warga kota akibat Seroja dan penanganan pencegahan Covid-19 di Kota Kupang.

Ia meminta pimpinan partai politik bisa mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi tegas terhadap kadernya di Dewan Kota terakait kisruh yang terjadi.

Pihaknya juga mendesak pimpinan dan angggota dewan agar saling menahan diri dan tidak menimbulkan segregasi dan konflik horisnotal di masyarakat. (bev/ol)

Leave a Comment