Korupsi Jeti Apung Awalolong, Polisi Serahkan SP2HP Keenam

Perwakilan dari Amppera Kupang saat hendak menerima SP2HP di Polda NTT.

Putra Bali Mula

 

Polda NTT melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menyerahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke- 6 Nomor: SP2HP/65/VI/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong.

SP2HP yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT, Kombes Pol Johanes Bangun itu diterima oleh Koordinator Umum Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera) Kupang, Emanuel Boli dan Yohanes Halimaking, di Subdit 3 Tipidkor.

Dalam keterangan yang diterima VN dari Amppera Kupang, Selasa (8/6), disebutkan poin kedua SP2HP keenam itu menjelaskan, terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong.

Penyidik telah menetapkan 3 tersangka dam proyek yang dikerjakan tahun 2018 dan 2019 itu, yakni Silvester Samun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Abraham Yehezkibel Tsazaro selaku Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara sebagai Kontraktor Pelaksana, dan Middo Arianto Boru, ST selaku Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan membantu dalam melaksanakan pekerjaan.

Pada poin ketiga SP2HP itu dijelaskan bahwa berkas perkara ketiga tersangka tersebut telah dilimpahkan ke JPU Kejaksaan Tinggi NTT dan pada tanggal 27 Mei 2021 dikembalikan ke penyidik (P-19). Saat ini, penyidik melaksanakan pemenuhan P-19.

Untuk diketahui, proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp. 6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

Mereka terancam akan dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.

Periksa Bupati Lembata

Sebelumnya para aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera) melakukan aksi mimbar bebas di depan Margajuang63 PMKRI Kupang, Jumat 21 Mei 2021. Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Reformasi ke- 23.

Mereka mendesak Polda NTT agar segera memanggil dan memeriksa Bupati Lembata, Eliaser Yenjti Sunur terkait kasus dugaan korupsi proyek wisata Awololong Lembata yang merugikan keuangan negara 1,4 miliar. Sebab proyek wisata Awololong awalnya tidak muncul dalam APBD induk TA 2018, tetapi muncul dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No. 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD tahun 2018.

“Jika bukan Bupati Lembata Yance Sunur lalu siapa aktor penggagasnya? Dengan menarik masuk unsur penyertaan (Pasal 55 KUHP) maka pelaku tindak pidana harus lengkap untuk mengetahui siapa pelaku utama dan siapa pelaku turut serta sesuai peran masing-masing,” tegas Emanuel Boli selaku Koordinator Umum Amppera Kupang.

Sementara itu, praktisi hukum Ir. Mathias J. Ladopurap menjelaskan terkait peran serta Bupati Yenjti Sunur dalam kasus korupsi Awololong. Ia mengatakan, kata kuncinya adalah bahwa anggaran terkait pembangunan Awololong tidak masuk dalam APBD induk namun nongol di Perbup 41. (Yan/ol)

Leave a Comment