KPU Sarai Tunggu Surat KPU RI

KPU Sabu Raiju menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.
KPU Sabu Raiju menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.

KomisiI Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua telah menggelar pleno pada tingkat KPU, sehingga dalam penetapan bupati dan wakil bupati terpilih akan menunggu informasi dari KPU RI.

Ketua KPU Sabu Raijua Kirenius Padji dalam rilisnya yang diterima VN, Rabu (28/7), menyampaikan bahwa dalam proses tahapan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua masih menunggu putusan dari KPU RI.

Sebelumnya, pada tahapan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Rebublik Indonesia telah sampai pada tahapan akhir yaitu Penetapan Calon Terpilih Hasil PSU Pasca Putusan MK tanggal 15 April 2021.

“KPU Sabu Raijua dalam Suratnya Nomor 183/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/VII/2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil PSU Pilkada Sabu Raijua kepada KPU RI tanggal 13 Juli 2021,” ujar Daud.

Selain itu, pada tanggal 14 Juli 2021 KPU RI menyurati Mahkamah Konstitusi Rebublik Indonesia Nomor 654/HK.06.5-SD/03/KPU/VII/2021 Perihal Permohonan Informasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

“Dan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi Rebublik Indonesia tanggal 23 Juli 2021 dengan Nomor 137/3000/HK.09/07/2021, perihal informasi permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Oleh karena itu KPU Sabu Raijua, sementara menunggu surat arahan dari KPU RI terkait arahan penetapan calon terpilih berdasarkan Informasi PHP KADA dari Mahkamah Konstutusi,” jelasnya.

Daud menerangkan pihaknya telah mengusulkan berkas pelantikan calon bupati dan wakil bupati yang baru kepada DPRD Kabupaten Sarai.

“Tadi kami sudah serahkan berkas usulan pelantikan ke DPRD, untuk diparipurnakan serta diusulkan ke Kemendagri lewat Gubernur,” katanya.

Dia menegaskan dengan diserahkannya berkas usulan pelantikan tersebut pada DPRD, maka tahapan di KPU telah selesai.

“Maka tahapan di KPU telah berakhir dan selanjutnya menjadi kewenangan Kemndagri untuk menjadwalkan pelantikan melalui Gubernur NTT,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sabu Raijua Kirenius Padji, menambahkan, informasi terkait dengan gugatan PHP Kada pada Mahkamah Konstitusi telah tidak ada hal tersebut sesuai dengan surat Makmamah Konstitusi ke KPU RI.

“Informasi gugatan PHP KADA di MK, sudah tidak ada lagi berdasarkan surat MK ke KPU RI, Namun. KPU Sabu Raijua, masih menunggu surat dari KPU RI untuk nantinya sebagai acuan dalam melakukan Penetapan Pasangan calon terpilih.” Tegas Padji. (mg-22/S-1).

Leave a Comment