Mewujudkan Satu Data Penduduk Miskin

Oleh Jefrianus Kolimo
(Guru di Sabu Raijua)

Persoalan pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih belum mencapai jalan akhir. Malah sebaliknya masalah secara bergantian terus menghampiri. Beragam upaya dengan gelontoran dana yang melimpah ruah malah ditilap. Pelakunya pun tidak dibayangkan sebelumnya untuk berlaku demikian. Ialah Juliari Batubara yang adalah bekas Menteri Sosial. Menteri Sosial seharusnya menjadi komando dalam perang melawan kemiskinan malah berbuat sebaliknya. Indonesia ibarat jatuh dan tertimpa tangga sebab perilaku korupsi semakin menggila di tengah wabah Covid-19. Akhirnya, jumlah masyarakat miskin terus merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia sebanyak 25,14 juta orang atau berada pada angka 9,41 persen. Namun, pada akhir 2020, BPS kembali mencatat penduduk miskin sebesar 26, 42 % atau naik 5, 09 % (https://databoks.katadata.co.id/).

Indonesia yang oleh Ismail Marzuki dilantunkan dalam lagunya sebagai negara yang aman dan makmur masih hanyalah lirik semata. Nyatanya kemiskinan masih belum pergi dan negara yang makmur rupanya hanya milik sebagian orang.

Sang komando pun diganti. Tri Rismaharini yang adalah mantan Walikota Surabaya dilantik memegang kemudi Kementerian Sosial. Ada asa yang mulai sedikit terlihat. Keberhasilannya memimpin Surabaya menguatkan asa. Kepeduliannya pada rakyat miskin semakin turut meyakinkan bahwa kemiskinan di Indonesia bisa dikalahkan. Namun ibarat perang, menaruh harapan hanya pada sang komando saja tidaklah cukup. Jika dalam perang sungguhan kita butuh senjata, maka dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia kita membutuhkan data. Tetapi ironinya, data terkait penduduk miskin di Indonesia ditemukan banyak yang bermasalah. Menurut Tri Rismaharini, permasalahan pendataan pendutuk miskin adalah banyaknya data ganda (katadata.co.id,). Karenanya mewujudkan satu data penduduk miskin menjadi suatu keharusan.

Data Penduduk Miskin
Sudah sejak saban tahun, data penduduk miskin menyimpan akar persoalan yang belum tuntas. Persoalan kelayakan dan ketidaklayakan masyarakat yang dikategorikan miskin menyebabkan data penduduk miskin menjadi rancu. Pada era pemerintahan SBY, data penduduk miskin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nyatanya jauh lebih kecil ketimbang data riilnya. Meskipun jumlah penduduk miskin diklaim oleh pemerintahan SBY makin berkurang ketimbang tahun 2009 (32,53 juta jiwa atau 14,1 persen penduduk) tetapi masih terdengar banyak orang miskin saat sakit tidak bisa berobat ke puskesmas atau rumah sakit penyelenggara BPJS Kesehatan. Selain itu banyak keluarga miskin yang tidak tersentuh sama sekali oleh program-program pengentasan kemiskinan pada masa itu. Data penduduk miskin yang tidak akurat dapat menyebabkan prestasi yang diklaim menjadi tidak relevan dengan situasi riil yang berlaku di lapangan.

Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi tembok persoalan ini coba dirubuhkan dengan cara menaikkan angka indikator garis kemiskinan yaitu dari standar pengeluaran 80 sen dolar AS/o/h menjadi 1,5 dolar AS/o/h. Dalam teorinya, jika indikator garis kemiskinan dinaikkan maka akan ada banyak masyarakat miskin yang ikut ter-cover program-program pengentasan kemiskinan. Di bawah kendali Mensos Khofifah Indar Parawansa kala itu, jumlah penduduk miskin di era pemerintahan sebelumnya yaitu 28,28 juta jiwa dinaikkan menjadi sekitar 100 juta jiwa (bps.go.id). Meski begitu persoalan data penduduk miskin masih belum mencapai akhir.

Puncak kesemrawutan data penduduk miskin di Indonesia saat ini setidaknya terekam saat penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi. Keterlambatan dan ketidaktepatan turut mewarnai penyaluran bansos sebagai akibat data penduduk miskin yang belum siap. Persoalan seperti warga yang tidak layak turut dilayakkan tetapi warga yang layak malah dilupakan masih marak ditemukan.

Penyelesaian Masalah
Persoalan data penduduk miskin adalah prioritas utama yang harus diselesaikan sebab selain sebagai kelompok sasaran kerja pemerintah juga sebagai penentu penyaluran anggaran dari pusat ke daerah. Data penduduk miskin di Indonesia perlu diurai serinci mungkin akar ketepatan program pengentasan kemiskinan bukan hanya bayang-bayang mengingat persoalan kemiskinan di masa pandemi semakin kompleks. Di masa pandemi, penduduk miskin diperkirakan akan naik sebab kemiskinan bukan hanya menyasar mereka yang berpenghasilan di bawah standard penghasilan minimum tetapi kelompok yang rentan miskin sebagai akibat terkena PHK juga ikut terdampak. Karenanya mengurusi kemiskinan di tengah pandemi akan menguras banyak energi sehingga tidak boleh diselesaikan dengan mengandalkan kerja satu lembaga. Ia harus ditopang oleh sistem kerja yang sifatnya penthahelix sehingga ikhtiar untuk mewujudkan satu data penduduk miskin dapat terlaksana.

Ada beberapa poin penting menurut penulis dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan satu data penduduk miskin di Indonesia. Pertama, Optimalkan fungsi kecerdasan buatan (Artificial Intelegence). Kecerdasan buatan dapat dipakai sebagai salah satu alternatif indikator untuk menenetukan status seorang dikategorikan miskin atau tidak. Produk kecerdasan buatan berupa data dan informasi berisi pengeluaran seseorang yang dapat diperoleh dari aplikasi digital seperti aplikasi belanja daring, provider penyedia layanan komunikasi ataupun aplikasi pembayaran daring dan lainnya dapat menjadi media katalisator untuk mengurai mana warga miskin dan bukan warga miskin. Data dan informasi tersebut bisa bekerja tanpa cacat melampaui data dan informasi hasil survey dari manusia. Sehingga kasus seperti warga yang mampu (tidak layak) tetapi malah turut ter-cover program pengentasan kemiskinan dari pemerintah dapat diminimalisir.

Kedua, sinkronisasi data penduduk miskin yang ada pada semua lembaga perlu dilakukan. Data penduduk miskin harusnya hanya bersumber dari satu lembaga. Selama ini, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan kelihatannya selalu berjalan sendiri sehingga data dan informasi hanya menjadi konsumsi salah satu pihak. Contohnya Kementerian Sosial dengan data bansosnya, Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan data siswa miskinnya. Belum lagi dengan kementerian dan lembaga lain yang dalam programnya terselip kepedulian terhadap penduduk miskin. Kesemrawutan data penduduk miskin ini akan berdampak pada terjadinya tumpang tindih penerima program. Padahal jika semua data tersinkronisasi dengan baik antara semua lembaga maka tumpang tindihnya kelompok sasaran program pengentasan kemisikinan dapat dicegah. Ini untuk mewujudkan efektif dan efisiensi program yang digulirkan mengingat tidak semua anggaran dari negara hanya untuk mengurusi kemiskinan.

Hemat penulis, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang sudah saban tahun mengurus berbagai macam data di Indonesia dapat menjadi lembaga koordinataor sinkronisasi data untuk mewujudkan satu data penduduk miskin. Produk dari satu data penduduk miskin harus situasional dimana by name by adress.Situasional dalam artian data tersebut harus selalu diperbaharui mengikuti situasi rill di masyarakat.

Pada akhirnya, harapan kita pada bauran antara pemimpin yang peduli pada rakyat miskin dan ketersediaan satu data penduduk miskin yang akurat dapat secara perlahan memenangkan Indonesia dari pergulatan melawan kemiskinan sehingga negara Indonesia yang katanya makmur dengan seluruh rakyatnya yang sejahtera memang benar adanya.

Leave a Comment