Pemkot Yakin Penyertaan Modal ke Bank NTT Berguna bagi Daerah dan UMKM

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensi Foenay.

Putra Bali Mula

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menanggapi pemandangan fraksi yang mempertanyakan soal penyertaan modal untuk Bank NTT dalam usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Tanggapan Pemkot Kupang ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensi Foenay, pada Selasa (12/10) di ruang paripurna DPRD Kota Kupang.

Pemkot menyebutkan penyertaan modal adalah kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT 2021 dan Pemkot menjamin Bank NTT di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dapat berdampak. Dampak dimaksud adalah bagi UMKM di Kota Kupang yang dapat bekerja sama dengan Bank NTT atau dalam perkreditan maupun bagi pembangunan daerah seperti misalnya melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).

Fahren juga memberi penjelasan saat menanggapi Fraksi PDIP terkait landasan penyertaan modal dilakukan oleh Pemkot Kupang.

Secara sosiologis dan filosofis, menurut dia, penyertaan modal ini terkait Kesejahteraan dalam Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan secara yuridis terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk diketahui, Bank NTT perlu memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun pada 2024 untuk BPD (Bank Pembangunan Daerah) tertuang dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Fahren menyebut penyertaan modal pada PT Bank NTT adalah kesepakatan dalam RUPS 2021.

Sebelumnya pada Senin (11/10) empat fraksi mempertanyakan kejelasan ranperda untuk penyertaan modal Bank NTT ini seperti Fraksi PDIP, PKB, Gerindra, dan PAN – Perindo.  (Yan/ol)

Leave a Comment