Rapat Yankomas Kemenkumham NTT Bahas Dugaan Pelanggaran HAM

Suasana Rapat Yankomas di Kanwil Kemenkumham NTT.

Putra Bali Mula

 

 

Ada beberapa permasalahan dugaan pelanggaran HAM ringan yang menjadi pembahasan dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Permasalahan ini membutuhkan klarifikasi dari instansi terkait.

Rapat Yankomas ini dibahas dalam rapat di aula Kanwil Kemenkumham NTT, Rabu (09/06) yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Mustafa Beleng didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Jeanett Sunbanu.

Dalam keterangan yang dirilis Kemenkumham NTT, instansi yang dimintai klarifikasi dan dilibatkan dalam Rapat Yankomas diantaranya Polda NTT, Kanwil Kemenag NTT, DPD KAI NTT, Kejati NTT, P2TP2A NTT, PT. Taspen (Persero), Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi NTT, LBH Surya NTT, Kanwil BPN NTT, serta Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

Tim Yankomas dibentuk dalam rangka memfasilitasi, mengkomunikasikan setiap permasalahan yang disampaikan oleh siapapun. Baik ke Kanwil maupun ke Direktorat Jenderal HAM. Ada yang melalui surat langsung, ada juga yang melalui aplikasi SIMASHAM,” ujar Mustafa Beleng.

Sebanyak 8 dari total 11 permasalahan yang dilakukan pembahasan disampaikan oleh Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Sebagian permasalahan dilaporkan ataupun menyeret advokat. Sebagian lagi terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan pengurusan pensiun, serta persoalan hak tanah waris.

Selain itu, kasus remaja putri berinisial MS (15 tahun) yang menjadi tersangka usai membunuh seorang pria berinisial NS karena hendak memperkosanya juga turut dibahas dalam Rapat Yankomas.

“Dari 11 permasalahan yang disampaikan di Kanwil, semuanya sudah ditanggapi dan yang hadir pun memang betul-betul pihak-pihak yang dikomunikasikan sehingga hasil klarifikasi akan disusun untuk dilaporkan ke Dirjen HAM di Jakarta,” jelas Mustafa. (Yan/ol)

Leave a Comment