Pemberdayaan Masyarakat, Cara DLHK NTT Tekan Pembalakan Hutan

Ilustrasi

 

Putra Bali Mula

 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT menawarkan hutan untuk dikelola masyarakat sebagai wilayah ekowisata dan pertanian.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menjadi alternatif agar menekan berbagai kasus yang terjadi seputaran lahan dan pemanfaatan hutan secara ilegal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT, Ondy Christian Siagian melalui Kepala Bidang II (Pengendalian dan Perlindungan), Sulastri Rasyid, menyampaikan ini saat dijumpai VN di ruang kerjanya Selasa (11/5).

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dilakukan dengan memanfaatkan hutan produksi dan hutan lindung yaitu dengan program kehutanan sosial dan ekowisata.

Komoditi yang dapat dikembangkan adalah porang, kopi, cengkeh, atau tanaman lain yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Untuk saat ini porang menjadi prioritas, kata dia, karena keuntungan dan memiliki permintaan yang tinggi.

Usaha ini akan diwadahi koperasi rimbawan dengan syarat masyarakat sekitar hutan yang menjadi anggota. Misalnya, tanaman porang yang dihasilkan akan dijual koperasi kepada pihak ketiga. Dengan begitu masyarakat tidak terbebani, dapat memperbaiki ekonomi masyarakat, dan sebagai pemerintah mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Syaratnya masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi anggota koperasi dan mau dibina,” ungkapnya.

Begitupun dengan ekowisata yang mana masyarakat bebas memanfaatkan hutan itu dan difasilitasi oleh KPH (Kesatuan Pengelola Hutan).

Sejauh ini sudah 10 kabupaten yang mengembangkan porang. Sementara di Manggarai Barat misalnya dengan pengembangan ekowisata dan berbagai kerajinan tangan dari alam misalnya untuk kemasan hasil pertanian seperti kemasan kopi.

Selain sosialisasi dan edukasi, kata dia, memberdayakan masyarakat menjadi salah satu cara meminimalisir pemanfaatan hutan secara ilegal.

“Sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan memiliki hutan ini,” ujarnya. (Yan/ol)

Leave a Comment