Dinas Teknis Tunggu Aturan

PUNGUT SAMPAH: Anggota Tim Gerakan Peduli Sampah (GPS) NTT memungut sampah plastik di jalan Veteran Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan dibuang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Kelurahan Alak, akhir pekan, kemarin.

DINAS teknis saat ini masih menunggu penjabaran aturan terkait Perda Nomor 3 tentang Penanganan Sampah. Penjabaran aturan itu penting sebagai payung hukum dalam penindakan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang, Orson Nawa, Senin (10/5), mengaku belum ada aturan turunan terperinci soal itu, sehingga belum bisa melakukan penindakan.

Pemerintah Kota telah memiliki perda nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan sampah. Salah satu pointnya mengatur jadwal pembuangannya. Sejumlah sanski mengikutinya, dimulai dari denda sampai hukuman pidana.

Namun demikian, dinas teknis belum bisa menerapkan sanksi dan menindaklanjutinya, karena belum ada aturan turunan atau penjabaran lebih lanjut dan terperinci soal penegakannya.

“Secara implisit, tidak ada sanksi dan ancaman penegakan sanksi, sehingga tidak ada upaya jerah. Selama ini kan hanya imbauan saja,” katanya.
DLHK, kata dia, segera mungkin melakukan evaluasi-evaluasi terhadap penanganan selama ini. Pihaknya akan berkoordinasi lebih jauh dengan komisi I DPRD Kota Kupang, untuk menyusun penerapan sanksinya.

Orson mengaku sementara menyusun materi penegakannya. Materi itu nantinya disodorkan ke bagian hukum dan Komisi I DPRD Kota Kupang untuk dibahas lebih lanjut. Orson berharap, aturan itu bisa segera dibahas dan ditetapakan sehingga secepatnya diterapkan.

“Kita ikuti prosedur. Nanti diusulkan dan dibahas di badan legislasi. Saya kira ini sudah harus dan segera. Produksi sampah semakin meningkat, namun kemudian tidak dikuti kesadaran masyarakat,” katanya.

Belum Optimal
Orson mengaku, DLHK saat ini belum optimal menangani sampah. DLHK sendiri memiliki 457 staf dengan 39 armada pengangkut, dengan 22 diantaranya beroperasi. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebanyak 300, berukuran 1 X 1. Jumlah ini dinilai belum mampu menangani sampah. Untuk itu, kesadaran warga menjadi faktor penting.

Pelaksana Tugas (Plt) Satuan Polisi Pamong Praja(Sat Pol PP), Bernadinus Mere mengaku siap menjalankan pengawasan apabila perda lanjutan menangani sanski itu sudah diberlakukan.

Mere mengatakan, perda penanganan sampah itu, mesti harus ditindaklajuti dengan peraturan pelaksana terperinci yang disusun dinas teknis (DLHK) yang kemudian dituangkan lewat peraturan wali Kota dan menjadi pegangan pihaknya dalam menerapkan sanski itu.

“Teknisnya itu ada di DLHK. Ketika upaya berupa himbauan itu terbukti tidak efektif, tentu kami siap melaksanakannya, sesuai dengan aturan turunannya itu,” katanya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Ama Radja menjelaskan, dalam menyusun sebuah perda maupun peraturan Wali Kota, pihaknya menunggu pengajuan materi dari masing-masing dinas teknis terkait. Mereka yang memprakarsai perda atau perwali itu. Bagian hukum hanya membingkainya dapam payung hukum.

“Ya, kami menunggu. Apabila DLHK sudah ajukan materinya, tentu kita akan fasilitasi dan menyusunnya berdasarkan kaidah–kaidah hukum,” katanya.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, mengatakan, dewan sepakat apabila sanksi pembuangan sampah bagi masyarakat itu diperkuat.
“Kan Perdanya sudah ada, mesti dijuknisnya itu diperketat soal sanksinya. Jadi tentu kita mendukung,” katanya.

Leave a Comment