DPRD TTS Serahkan Catatan dan Rekomendasi Temuan Pansus ke APH

Ketua DPRD TTS Marcu Mbau menyerahkan catatan dan rekomendasi kepada Kejari TTS yang diterima Kejari Andarias D'Ornay. Foto:Megi vn.

Megi Fobia

SETELAH Pansus DPRD TTS, Provinsi NTT terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah melakukan uji petik lapangan dan dibuatkan laporan serta diparipurnakan beberapa waktu lalu, DPRD TTS juga menyerahkan catatan dan rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik Polres TTS maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS.

DPRD TTS menyerahkan catatan dan temuan Pansus kepada APH pada Jumat, 21 Mei 2021. Sebelumnya, DPRD TTS menyerahkan rekomendasi dan catatan kepada Pemkab TTS, Provinsi NTT.

Disaksikan VN, penyerahan catatan dan rekomendasi pertama kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS yang diserahkan oleh Ketua DPRD TTS Marcu Mbau dan diterima Kajari TTS Andarias D’Ornay didampingi Kasi Intel Kejari TTS Haryanto.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru, Ketua Fraksi Hanura Marthen Tualaka yang juga Ketua Pansus, Ketua Komisi I Uksam Selan, Askenas Afi dan Lusianus Tusalakh.

Seusai penyerahan, Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau, Wakil Ketua DPRD Yusuf Soru dan Marthen Tualaka kepada wartawan mengatakan ada 50 catatan dan rekomendasi DPRD TTS.

Penyerahan dokumen tersebut menurut Marcu bukan dokumen kerja Pansus lagi tetapi sudah menjadi dokumen lembaga DPRD TTS. Sebab, sudah ditandatangani oleh semua anggota Pansus dan sudah dibawah dalam Paripurna sehingga dokumen yang diserahkan ke APH merupakan dokumen atau catatan dan rekomendasi lembaga DPRD TTS.

Wakil Ketua DPRD TTS Yusuf Soru mengatakan lembaga legislatif perlu bersinergi dengan lembaga yudikatif untuk sama-sama mengawas proses pembangunan di Kabupaten TTS.

Maka itu, pimpinan DPRD TTS dan pimpinan Fraksi DPRD serta anggota melakukan silahturahmi ke Kejari TTS untuk menyerahkan dokumen tersebut yang menjadi temuan Pansus dan sudah disahkan dalam Paripurna DPRD.

“Legislatif dan yudikatif itu merupakan mitra kerja dan Harus bersinergi dalam mengawal dan mengawasi proses pembangunan di TTS,”Ucapnya.

Ketua Pansus yang juga Ketua Fraksi Hanura Marthen Tualaka mengatakan dari 50 catatan rekomendasi yang diserahkan ke APH tetsebut terdapat 5 poin yang merupakan hasil temuan Pansus pada 2020 terhadap LKPj Kepala Daerah tahun 2019.

Setelah Pansus rekomendasikan lima poin, di antaranya perluasan jaringan air bersih di Desa Fat Kecamatan Nunkolo yang menelan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar tidak ditindaklanjuti Pemkab, maka direkomendasikan ke APH untuk diproses secara hukum.

Selain itu, ada pembangunan Puskesmas Noebana, Puskemas Ayotupas, Puskesmas Kota Soe, Puskesmas Kokbaun dan Puskesmas Nule yang dikerjakan pada tahun anggaran 2019 namun bermasalah dan menjadi temuan Pansus 2020 setelah direkomendasikan ke Pemda TTS tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga direkomendasikan ke APH.

“Kami sudah rekomendasikan ke Pemda TTS pada 2020, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Pemda TTS sehingga masalah itu kembali ditemukan Pansus 2021 maka diputuskan untuk rekomendasikan ke APH,”jelasnya. (Yan/ol)

Leave a Comment