Juli, Uji KIR Bisa Dilakukan di Belu

 

 

 

 

Stef Kosat

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminimalisir kebocoran pendapatan yang mengalir ke TTS, maka Dinas Perhubungan Belu melakukan kerja sama dengan Balai Transportasi Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga kendaraan roda 4,6,10 dan 12 bisa mekakukan KIR di Belu.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perhubungan Belu, Sixtus Parera saat ditemui VN di ruangannya pada Selasa (25/5).

” Sekarang kendaraan sudah bisa KIR di Belu. Aturan mewajibkan semua kendaraan niaga harus uji KIR. Sementara kabupaten Belu tidak memiliki mesin tersebut dan harus uji KIR di kabupaten TTS. Karena itu, Dishub Belu melakukan MoU dengan Balai Transportasi Darat NTT untuk uji KIR di Belu saja. Sehingga biaya yang dikeluarkan pemilik kendaraan untuk uji KIR itu masuk ke PAD Belu”, jelas mantan Camat Kakulukmesak ini.

Ia mengatakan ada 3.250 unit kendaraan di Kabupate Belu yang membutuhkan uji KIR. Sejak awal Januari hingga Mei 2021 sekarang, kendaraan yang sudah melakukan uji KIR di TTS sebanyak 600 unit.

“Yanng rugi adalah kabupaten Belu sendiri karena KIR di TTS,” ujarnya.

Menurutnya, dengan MoU yang sudah dilakukan ini, Dishub Belu sekaligus bisa sosialisasi ke masyarakat melalui media masa agar masyarakat tahu dan awal Juli mereka sudah bisa uji KIR di Belu saja.

“Bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengambil rekomendasi untuk uji KIR di TTS namun belum pergi, maka Dishub minta supaya KIR kembali di Belu nanti. Dalam MoU itu, bupati yang tandatangan dan contoh setiap kali uji KIR Rp 100.000, maka 25 persen pendapatan diberikan Dishub Belu ke Balai Transportasi Darat provinsi dan 75 persen masuk PAD Belu. Sebab Belu belum punya alat uji KIR Belu dan baru diusulkan di dokumen anggaran di 2022 untuk pengadaan sendiri. Ini antisipasi di anggaran perubahan dan masyarakat pemilik kendaraan bisa menghemat waktu dan biaya dan tidak perlu jauh ke TTS lagi,” jelasnya.

Untuk diketahui dari target PAD Dishub Rp 1 miliar untuk tahun 2020 yang dicapai hanya Rp 400 juta. Tahun 2021, target PAD pada Dishub ditingkatkan lagi menjadi Rp 1,2 miliar. Target tersebut bersumber dari retribusi penyedia pelayanan parkir di tepi jalan, retribusi uji KIR, retribusi pemakaian kendaraan, retribusi penyedia pelayanan tempat parkir untuk kenderaan penumpang dan bus umum, serta retribusi izin trayek untuk pelayanan angkutan umum.

Sementara Anselmus Mau pemilik kenderaan pick up yang terjaring dalam operasi penertiban di Kalan Suprapto Kilo 3 Atambua mengaku sangat kesulitan untuk uji KIR karena harus ke TTS. Ternyata sampai di TTS, ia harus antri begitu lama dan akhirnya harus kembali ke Belu dengan kecewa karena tidak mendapat layanan uji KIR.

Ansel meminta supaya pemerintah segera menyediakan alat uji KIR sehingga masyarakat tidak kesulitan. Menurutnya, masyarakat siap melaksanakan kewajiban mereka untuk uni KIR dan membayar pajak. Tetapi pemerintah dalam hal ini Dishub Belu harus pengadaan alat KIR supaya memudahkan mereka ke depan.

“Jadi kalau mesin KIR di Belu Belum ada jangan ada operasi penertiban dulu terhadap pick up dan dump truk pengangkut pasir maupun sembako, kecuali bus AKDP dan travel liar. Karena masyarakat mau KIR tapi alat tidak ada dan kita harus ke kabupaten lain untuk uji KIR,”  ujar Ansel. (bev/ol)

Leave a Comment