Kasus Dana Desa Malaka Dilimpahkan ke APH

Bupati Malaka, Simon Nahak (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di aula kantor Bupati Malaka, Jumat (21/5). Foto:Wilfrid vn

Wilfrid Wedi

 

BUPATI Malaka, Simon Nahak menegaskan bahwa dugaan kasus dana desa tahun 2014-2020 akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

“Para kepala desa maupun mantan kepala desa yang belum kembalikan dana desa akan direkomendasikan ke aparat penegak hukum (APH) tanpa ada negosiasi kecuali mereka yang sudah mencicil berarti ada niat baik (Good Faith),” tegasnya usai melakukan penandatanganan MoU bersama Universitas Timor di aula Kantor Bupati Malaka, kemarin.

Mantan Dosen Marwadewa Bali itu juga menuturkan tindaklanjut audit tetap berjalan sembari mengundang audit eksternal dari BPKP dan Inspektorat Provinsi NTT agar bisa membantu proses secara keseluruhan.

“Ada sebagian kami sudah lakukan tapi belum waktunya untuk kami eksekusi,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, ketika dikonfirmasi mengungkapkan masih dalam proses hari Senin (24/5) baru diinfokan,” ujarnya.

Sebelumnya Taolin pernah menuturkan bahwa untuk pengembalian dana desa posisi Senin (17/5) sebesar Rp900 juta lebih tapi hingga saat ini dirinya belum mendapat data secara rinci dari Inspektorat.

“Kemarin data yang kita dapat baru mencapai Rp900 juta lebih namun rincian pengembalian per desa kita belum tahu secara pasti desa mana yang sudah melakukan pengembalian secara total dan desa mana yang belum setor. Saya juga lagi menunggu data rincian per desa bahkan saya sudah minta di Inspektorat tapi mungkin mereka masih lengkapi baru antar yang jelas saya akan ikuti terus bila perlu kita terbuka supaya masyarakat bisa bantu kawal,”ucapnya.

Ditegaskan bahwa jika Inspektur lambat menyerahkan data dirinya akan langsung jemput di kantor Inspektorat.

“Saya akan panggil Inspektur untuk menyerahkan data dana desa secara rinci karena saya sudah minta berulang-ulang hanya sampai saat ini belum ada respons. Saya akan jemput langsung di jemput di kantor Inspektorat,” tegasnya.

Mantan Kepala Desa Babotin Selatan, Kecamatan Bobatin Selatan, Antonius Un yang juga anggota DPRD Malaka dari Fraksi PKB mengaku, akan bayar sesuai jadwal yang ditentukan.
“Kesalahan waktu itu, saya lupa bayar pajak sebesar Rp30 juta lebih tapi saya sudah bereskan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Yohanes Seran mengatakan jika pemerintah berkeinginan untuk melimpahkan ke APH dirinya menghormati keputusan pemerintah, tetapi ia minta pemerintah memberikan waktu baginya untuk mengembalikan dana desa yang telah terpakai. (ari/yan/ol)

Leave a Comment